KPK periksa Wakil Direktur RSUD Banten

Jakarta ( News) – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten dr Ajat Drajat Ahmad Putra sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan provinsi Banten 2011-2013. “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin. Namun belum diketahui peran Ajat dalam kasus ini. Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banten yang mencapai Rp30 miliar. Ketiga penyimpangan itu adalah alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar, alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar, dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar. KPK sebelumnya sudah pernah memeriksa dua anak Atut yaitu Andika Hazrumy dan Andiara Aprilia Hikmat. Keduanya diperiksa untuk mengonfirmasi aset yang dimiliki oleh Ratu Atut. Atut disangkakan pasal 12 huruf e atau a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1, dengan ancaman pidana penjara penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal tersebut mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selain disangkakan melakukan pemerasan, Atut juga disangkakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana sangkaan pertama KPK kepada Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang berasal dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Artinya Atut menjadi tersangkut dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan Pilkada Lebak. Dalam kasus suap terkait Pilkada Lebak, Atut sudah divonis penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Editor: Heppy Ratna COPYRIGHT © 2014

Sumber: AntaraNews