Moratorium Ujian Nasional: Kritik untuk Mendikbud

Oleh Paulus Mujiran *) Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk moratorium alias penghentian sementara Ujian Nasional (UN) seperti melempar bola panas. Menghentikan kebijakan berskala nasional yang tengah berjalan bukanlah persoalan mudah. Ini ibarat menaruh bola api panas yang suatu saat akan meledak. Jika benar pada 2017 UN akan dihentikan sementara, mengapa waktu melempar gagasan dalam waktu yang sangat pendek. Siswa dan guru saat ini sudah dalam tahap persiapan menghadapi UN. Terhadap wacana moratorium atau penghapusan sementara UN, penulis memberi beberapa catatan kritis. Pertama, apakah wacana yang dilontarkan kali ini serius atau main-main. Sejak awal persoalan UN menjadi permainan pejabat, dari pemilu ke pemilu. Baik Jokowi maupun Prabowo berjanji menghapuskan UN. Polemik mengenai penyelenggaraan UN juga tidak berujung. Penulis menangkap pesan Mendikbud Muhadjir Effendy suka melempar wacana terkait pendidikan ke publik, kemudian menariknya kembali ketika di publik terjadi pro dan kontra. Belajar dari lontaran sebelumnya mengenai sekolah sehari penuh (full day school) yang ternyata tidak ada juntrungnya, kali ini pun penulis menduga hanya mengetes reaksi public andaikata UN dihapuskan sementara. Pesan yang hendak disampaikan kepada publik ialah Mendikbud memiliki kenangan manis berupa penghapusan UN yang telah menjadi polemik bertahun-tahun dan sumber kebingungan dari menteri satu ke menteri berikutnya. Andai ini berhasil maka akan menjadi sumber legitimasi dan keberhasilan Mendikbud menenangkan publik yang sebagian besar tidak setuju UN digelar. Kedua, Kemendikbud menawarkan tiga opsi yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan nasional, penghentian sementara UN 2017 dan meneruskan UN namun diserahkan kepada daerah. Banyak kalangan yang memang menghendaki agar UN dihapuskan. Argumentasi untuk itu sudah banyak diulas di media massa. Dari argumentasi satu ke yang lain sampailah pada kesimpulan UN berskala nasional memang tidak tepat diselenggarakan karena merampas hak guru menyelenggarakan ujian. Di sisi lain, UN memang berhasil memaksa siswa bekerja keras namun bukan untuk menguasai seluruh mata pelajaran tetapi semata-mata agar lulus dalam UN. Mereka memang stres tetapi tidak memikirkan materi soal melainkan agar lulus. UN juga tidak cukup punya legitimasi untuk dijadikan tolok ukur mutu pendidikan secara nasional karena disparitas pendidikan yang masih menganga di banyak tempat. Yang muncul ke permukaan, UN terus digelar namun kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat juga terus terjadi. Pelakunya juga terdidik karena ada guru, birokrasi pendidikan, kepala sekolah, siswa secara sistematis. Penghapusan total merupakan langkah yang ditunggutunggu masyarakat. Di samping itu, penundaan sementara yang dipermasalahkan adalah mengapa waktunya demikian mepet untuk sampai pada UN 2017. Ini sudah separuh jalan. Segala persiapan menuju UN 2017 juga sudah dilaksanakan baik oleh birokrasi pendidikan, siswa dan guru. Selama belum tersedia pilihan atau alat evaluasi akhir pembelajaran yang menggantikan UN, wacana itu hanya akan membingungkan. Apalagi UN sudah terlanjur menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran di Tanah Air. Oleh karena itu, kita mendorong janganlah perubahan di bidang pendidikan dilakukan secara mendadak. Apa yang terpikir di benak Mendikbud ketika di tengah jalan lontaran ide moratorium dikemukakan? Yang pasti, terjadi keresahan di kalangan masyarakat yang terusik ketika mereka sedang membantu persiapan anak-anaknya ikut UN 2017 yang tinggal 5-6 bulan lagi. Tidak ada waktu untuk meributkan kebijakan yang tiba-tiba diubah di tengah jalan. Maka, penulis mempertanyakan pragmatism Mendikbud yang suka melempar wacana kebijakan pendidikan di tengah jalan yang memicu keributan. Ketiga, masih paralel dengan lontaran moratorium UN, bisa saja Mendikbud tengah mencari sensasi baru di tengah beragam masalah yang melanda pemerintah sebagai imbas atas reaksi dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama. Jangan sampai lontaran wacana Mendikbud ini bagian dari mengalihkan perhatian publik terhadap pemerintah pusat yang terpaksa harus turun tangan karena imbas panasnya persaingan dalam Pilkada Jakarta. Terhadap persoalan pendidikan, mestinya jangan dipermainkan dengan melempar wacana. Apalagi penulis menduga Kemendikbud belum siap jika UN benar-benar ditunda atau dihapuskan, termasuk bentuk baru ujian akhir yang tepat. Penulis curiga, sebenarnya pemerintah hendak mempertahankan UN karena pada masa lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pembela UN dengan alas an mampu memicu siswa belajar keras. Jusuf Kalla juga berkali-kali mengatakan biarlah siswa stres yang penting mau bekerja keras. Jadi penulis tidak yakin bahwa UN benar-benar akan dihapuskan. Ini hanya cara memancing reaksi publik apakah akan tergiring kepada pro kontra yang tajam sehingga besar kemungkinan UN tetap dipertahankan. Dalam teori kebijakan publik strategi ini diperlukan untuk melihat pendapat masyarakat terkait kebijakan yang hendak diberlakukan. Yang terpenting sekarang di tengah persiapan menuju UN 2017 yang kian mepet, seyogianya jangan pusingkan siswa dan guru dengan kebijakan yang berubah-ubah. Merekalah yang akan menjadi korban. Saat ini guru pasti sudah resah karena apa bentuk ujian akhir yang disampaikan kepada siswa dan persiapan seperti apa. Kebijakan yang berubah, mendadak, dan di tengah jalan mencerminkan bangsa dan negara ini lemah dalam perencanaan. *) Paulus Mujiran , Pendidik, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang Paulus Mujiran/GOR Investor Daily

Sumber: BeritaSatu