Sanksi Menunggu Kader Hanura Penolak Ahok

Rimanews – Keputusan Hanura mendukung calon pertahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti sudah sesuai prosedur internal partai dan harus dipatuhi seluruh kader. Jika ada kader yang menolak Ahok dipastikan akan ada sanksi menunggu mereka. “Dinamika politik di DKI itu cukup luar biasa. Tapi sebetulnya, DPP memutuskan berdasarkan rapat pimpinan daerah (rapimda). Rapimda DKI itu yang dihadiri seluruh DPP, itu ‎menunjuk Ahok, sehingga DPP mendeklarasikan. Jadi prosesnya sudah berjalan. Sehingga ketika DPP sudah memutuskan satu nama, maka tidak ada kata lain. Itu dianggap selesai dan harus patuh,” kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, saat kepada wartawan, Senin (28/03/2016). Baca Juga Partai Pendukung Tak Lagi All Out Menangkan Ahok Revolusi Diam-Diam dari Petamburan Cucu Bung Karno Dukung Ahok-Djarot Jaksa Agung Sebut Kasus Ahok Luar Biasa Bawa Keris Saat Foto dengan Ahok, Faizal Ditangkap Dadang menegaskan adanya penolakan dari sebagian kader Hanura untuk mengusung Ahok itu merupakan sikap perorangan bukan secara organisasi. “Itu sikap perseorangan yang menolak seperti itu, pasti ada sanksi, mulai dari peringatan sampai sanksi pemberhentian,” kata dia. Anggota Komisi X DPR ini menjelaskan, bahwa adanya segelintir kader Hanura yang menolak sikap partainya untuk mengusung Ahok dikarenakan kader Hanura tersebut sudah terlanjur mendukung calon lainya. “Tapi saya melihat, tarik ulurnya tinggi. Jadi kawan-kawan yang tidak sejalan dengan DPP ini, sudah terlanjur digarap dan memberikan dirinya untuk menggarap dirinya oleh calon lain. Ini masalah individual perorangan, bukan kepentingan institusi,” tandasnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Ahok , Hanura , Pilgub DKI 2017 , politik , Nasional

Sumber: RimaNews