Sudi Silalahi: Semua Temuan TPF Ditindaklanjuti Pemerintahan SBY

Bogor – Mantan Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi memaparkan tindak lanjut hasil temuan Tim Pencari Fakta meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia, Munir (TPF Munir). Sudi menyatakan, semua temuan TPF telah ditindaklanjuti pada era pemerintahan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik selama TPF bekerja dan merampungkan tugasnya. “Bahkan pihak Bareskrim Polri merasa mendapatkan ruang dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapa pun, baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Sudi saat jumpa pers di Pendopo Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10). Dia menegaskan bahwa pemerintahan SBY tidak pernah menghentikan proses penegakan hukum atas meninggalkan Munir. “Setelah TPF Munir merampungkan tugasnya, proses penegakan hukum terus berlangsung sampai keputusan terhadap para terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht ,” tegasnya. “Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan AM Hendropriyono, dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak diketemukan keterkaitannya dengan AM Hendropriyono.” Dia menyatakan bahwa barang kali putusan pengadilan tidak selalu memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan sejumlah kalangan, tidaklah harus menyebut pemerintahan SBY tidak serius dan tidak menindaklanjuti temuan TPF Munir. “Benar bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan barang kali dianggap memiliki kewenangan yang luas, tetapi Presiden Republik Indonesia tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional misalnya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan harus diadili, dan kemudian harus dinyatakan bersalah,” ujarnya. “Hal ini tidak berarti bahwa pintu untuk mencari kebenaran dan keadilan sejati atas meninggalnya Munir tertutup bagi siapa pun, kalau memang masih ada kebenaran yang belum terkuak. Namun, semua itu harus ditempuh sesuai dengan sistem dan aturan main yang diatur dalam konstitusi negara kita serta praktik-praktik penegakan hukum yang secara universal dianut oleh masyarakat internasional.” Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu